Sidoarjo, jurnalabadinuws.com – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menggelar rapat koordinasi bersama Paguyuban Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Sidoarjo di Ruang Delta Wicaksana, Rabu (17/6/2026).
Rapat ini bertujuan untuk menggalang dukungan penuh terhadap program Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Setelah sebelumnya menerbitkan surat edaran terkait dukungan dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati Subandi kini merangkul jajaran kepala desa, perangkat desa, kelurahan, hingga BPD untuk bersinergi.
"Dengan adanya sistem pendukung, program ini akan berjalan secara sinergis. Mulai minggu ini, KDMP harus berjalan baik dengan dukungan penuh dari BPD, perangkat desa, RT/RW, serta pemerintah daerah," ujar Subandi dalam arahannya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh jajaran kepala dinas terkait, di antaranya Kepala Dinas PMD; Kepala Dinas P2CKTR; Kepala Dinas Kominfo; Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; serta Kepala DPMPTSP. Hadir pula Kepala Bagian Hukum, Kepala
Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo, para camat, serta kepala desa dan lurah.
Subandi menginstruksikan agar implementasi program KDMP di Sidoarjo didesain secara unik dan inovatif dibanding daerah lain agar mampu menjadi model percontohan nasional.
Ia juga membakar semangat jajarannya untuk menyukseskan program prioritas presiden
lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat.
"KDMP akan terus kita galakkan. Keanggotaan harus menjadi prioritas utama. Semua pihak
harus terlibat aktif menjadi anggota, mulai dari ASN, BPD, hingga perangkat desa," tegasnya.
Menurut Subandi, rapat koordinasi ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam membangun komunikasi yang terintegrasi antara BPD dan perangkat desa agar KDMP memiliki basis keanggotaan yang kuat dan luas.
Program KDMP dinilai akan berjalan efektif jika pengelolaan keanggotaannya optimal. Oleh
karena itu, Pemkab Sidoarjo akan melakukan pemetaan terhadap desa/kelurahan yang programnya sudah berjalan. Data ASN yang wajib menjadi anggota juga akan diintegrasikan melalui sistem satu data dari Dinas Kominfo yang dapat dipantau langsung via dashboard.
"Apabila Surat Edaran (SE) telah diterbitkan, saya meminta kepala desa segera mengadakan
rapat koordinasi dengan BPD, RT, dan RW guna memastikan kelancaran implementasi di
lapangan. Setelah semua siap, program ini akan kita luncurkan secara resmi di pendopo,"
pungkas Subandi.yu.
(@.prm).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar